by

Hillary Lasut Sesalkan Pernyataan Pejabat Pemprov soal Molornya Pelantikan E2L

TRIBUNMANADO.CO.ID – Caleg DPR RI terpilih, Hillary Brigitta Lasut SH LLM menyayangkan pernyataan Kabag Humas Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) Christian Iroth tentang pelantikan Elly Engelbert Lasut (E2L) sebagai Bupati Kepualau Talaud.

Menurut Hillary, sangat disayangkan pejabat eselon III membuat pernyataan di media mempermasalahkan hal-hal yang tidak substansial dan terkesan mengada-ada.

“Penilaiannya, simpel saja, mungkin dia kurang membaca, tidak fokus dan butuh liburan,” kata Hillary dalam keterangan tertulis ke tribunmanado.co.id, Selasa (06/08/2019).

Kata Hillary, jangan sampai masyarakat malah kehilangan kepercayaan karena Humas Pemprov Sulut malah jadi corong yang asal bunyi.

“Bersusah payah menggiring opini publik kepada pertanyaan dan permasalahan yang terkesan dibuat-buat,” tambah kandidat doktor hukum ini.

Lanjut Hillary, pernyataan seperti itu merupakan penghinaan kepada Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, Kejaksaan Negeri Talaud yang turut memverifikasi keabsahan dokumen dan Kementrian Dalam Negeri.

Kata Hillary, Kemendagri secara tidak langsung sudah menyatakan E2L siap dilantik dengan menerbitkan SK Pelantikan).

“Ini sikap yang sangat meremehkan Mendagri. Seakan menganggap semua lembaga yang sudah terlibat dan mengesahkan itu orang-orang bodoh yang tidak mengerti aturan,” katanya.

Mengenai Keputusan MA, Hillary balik bertanya apakah Iroth sudah membaca dengan saksama putusan tersebut.

Karena MA menolak gugatan TUN Elly Lasut terhadap SK Mendagri yang menyatakan Elly Lasut diberhentikan setelah selesai masa jabatan yaitu tahun 2014.

Faktanya, Elly Lasut sudah menerima keputusan inkrah tahun 2011 dan UU Pemda menyatakan bahwa kepala daerah harus diberhentikan dari jabatannya jika sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Bahwa setiap tindakan/keputusan yang di ambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus ada dasar hukumnya.

“Ingat SK Mendagri tidak boleh bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah pasal 83. Apakah Pak Iroth sudah membacanya dan paham? Penolakan MA terhadap gugatan Elly Lasut samasekali tidak mempertimbangkan materi hukum dan keputusannya tidak merubah materi atau sifat dari SK Mendagri itu,” kaganya.

Untuk merubah SK Mendagri itu (asas contrarius actus ) kewenangannya ada pada Mendagri dan ternyata kemudian Mendagri merevisi/membetulkan SK Pemberhentian E2L menjadi tahun 2011 sudah sesuai dengan ketentuan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara.

“Otomatis SK yang baru sudah diterbitkan. SK lama yg telah digugat di PT TUN sampai kasasi di MA tidak lagi digunakan. Pada peraturan sederajat seperti SK Mendagri, peraturan yang baru melumpuhkan peraturan yang lama,” katanya.

Jadi, menurutnya, peraturan yang lama tidak berlaku lagi jika sudah diterbitkan peraturan yang baru (Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori.

Membatalkan atau mengubah SK Mendagri menjadi kewenangan Mendagri dan adanya keputusan terbaru menjadikan keputusan lama tidak berlaku lagi.

“Sehingga jika di hitung dari SK pemberhentian 2011  masa periode Elly Lasut baru 2 tahun 1 bulan artinya belum mencapai 2 periode. Semoga ini bisa menjadi info hukum untuk tidak lagi menunda pelantikan,” kata Hillary.

Batalnya Pelantikan Bupati Talaud Terpilih Elly Lasut

Sebelumnya, Kasus batalnya pelantikan Elly Englebert Lasut (E2L) dan Mochtar Parapaga sebenarnya telah diawali dengan ketidakjujuran.

Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut, Christian Iroth menyampaikan, bukan tanpa alasan kasus ini diawali ketidakjujuran.

Pertama, sudah ada SK kemendagri tahun 2014 yang menyatakan E2L sudah menjabat bupati periode.

Tidak terima dengan SK tersebut, E2L menggugat sampai ke Mahkamah Agung (MA)

Di sini letak permasalahan, dalam proses hukum gugatan SK, keluar SK tahun 2017 yang menyatakan E2L belum 2 periode menjabat Bupati Talaud yang ditandatangani Sekretaris Dirjen, atau pejabat 2 tingkat di bawah menteri dan menggunakan cap dirjen, SK harusnya dicap menteri

“Sebenarnya dalam proses gugatan, harusnya tidak ada tindakan atau aktivitas lain sebelum ada putusan yang sah kecuali gugatan dicabut,” ujar dia kepada tribunmanado.co.id, Minggu (04/08/2019).

Namun hal ini tidak demikian, karena sementara proses gugatan, keluar SK perubahan pada bulan Juni 2017 yang digunakan E2L untuk mendaftar sebagai calon bupati.

Sekitar dua bulan berikutnya, tepatnya bulan Agustus, keluarlah putusan MA yang menolak gugatan, karena kasusnya sudah kedaluwarsa yang secara otomatis SK menteri (2014) yang menyatakan E2L dua periode masih sah

“Kenapa saya katakan ada ketidakjujuran, pertama yang bersangkutan tahu bahwa SK Menteri yang menyatakan dua periode masih sah,” kata dia.

Kedua kenapa masih dalam status gugatan di MA, E2L mengajukan perubahan SK dan juga tidak dikonsultasikan ke Pemprov?

“Inilah yang kemudian dipertanyakan Pemprov Sulut ke Kementerian Dalam Negeri yang sampai saat ini belum dijawab,” kata dia.

Padahal mungkin kalau sudah dijawab Kemendagri, pelantikan kepala daerah Talaud sudah dilaksanakan

“Tapi pertanyaan kenapa belum di jawab (Kemendagri) ? Siapa bilang Gubernur melawan UU?” ujar dia.

(Tribunmanado.co.id/Fernando Lumowa)

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Hillary Lasut Sesalkan Pernyataan Pejabat Pemprov soal Molornya Pelantikan E2L, https://manado.tribunnews.com/2019/08/06/hillary-lasut-sesalkan-pernyataan-pejabat-pemprov-soal-molornya-pelantikan-e2l.

Penulis: Fernando_Lumowa 

Editor: Alexander Pattyranie

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed